JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk Tahun Anggaran 2025.
Pengesahan APBK 2025 tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRK Aceh Besar masa persidangan ke-11 Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, pada Senin (25/11/2024).
Sebelum pengesahan, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Iswanto, mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar mengenai rancangan qanun tentang APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Pj Bupati Iswanto mengungkapkan bahwa proses pembahasan APBK 2025 telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan kebersamaan. “Dokumen RAPBK Tahun 2025 yang kami ajukan telah mengalami penajaman dan penyempurnaan berdasarkan masukan dan saran dari Badan Anggaran DPRK,” ujar Iswanto.
Pj Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRK atas dukungan mereka selama proses pembahasan, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Anggaran, TAPK Aceh Besar, dan seluruh OPD yang telah bekerja keras bersama dalam menyelesaikan pembahasan RAPBK 2025. “Apresiasi kami kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, serta ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Anggaran, TAPK Aceh Besar, dan OPD yang bahu-membahu dalam melaksanakan pembahasan RAPBK Tahun 2025,” tambahnya.
Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti A.Md, juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua elemen dalam proses pembentukan qanun APBK 2025 yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. “Kami mengapresiasi setiap langkah yang telah dilakukan bersama dalam membahas RKA-SKPK sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga dapat disahkan dalam rapat paripurna malam ini,” kata Abdul Muchti.
Sebelumnya, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Farhan AP, mengungkapkan bahwa fokus utama dalam belanja daerah APBK 2025 diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kawasan unggulan di Aceh Besar. Tema pembangunan untuk tahun 2025 adalah “Memantapkan Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Meningkatkan Pengembangan Kawasan Unggulan yang Berkelanjutan”. Tema ini kemudian diterjemahkan ke dalam empat prioritas: penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur berwawasan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Farhan juga menekankan bahwa APBK 2025 disusun dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar. “APBK ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
