BANDA ACEH – Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang berlangsung pada Jumat malam, 1 November 2024, menampilkan gagasan-gagasan signifikan untuk kemajuan rakyat Aceh. Pasangan calon nomor 01, Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi, menunjukkan keunggulan dalam penyampaian ide-ide terkait investasi, iklim usaha, tata kelola pemerintahan, dan pertanian.
Tim pemenangan pasangan nomor urut 1, Moharriadi, menyatakan bahwa gagasan Bustami Hamzah, yang akrab disapa Om Bus, terlihat unggul baik dalam pemaparan maupun saat menjawab pertanyaan dari pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah.
“Beberapa kali dalam debat, Dek Fadh (Fadhullah) terlihat mendukung ide-ide Om Bus. Sementara itu, Mualem (Muzakir Manaf) lebih banyak berseloroh dan meninggikan suara ketimbang menjelaskan substansi debat, sering kali perlu dinetralisir dan diperjelas oleh Dek Fadh agar tidak terjadi kebingungan,” ujar Moharriadi, pada Sabtu, 2 November 2024.
Dalam bidang investasi, Om Bus dan Syech Fadhil menekankan pentingnya membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan menciptakan pemerintahan yang ramah bagi investor. Mereka berkomitmen untuk menyediakan lahan dan menghapus berbagai hambatan yang selama ini mengganggu masuknya investasi ke Aceh.
“Hal ini perlu diperhatikan agar Aceh tampak lebih terbuka bagi investasi, bukan justru menjauhkan para investor karena berbagai tantangan yang ada,” tambahnya.
Di sektor pertanian, pasangan ini juga menyoroti pentingnya memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mengelola pertanian, dengan penerapan teknologi modern serta penguatan sektor tradisional. “Kami akan memberdayakan para akademisi dan praktisi pertanian yang memiliki konsep pengembangan yang maju, agar petani Aceh dapat berdaya dan sejahtera,” sebut Moharriadi.
Dalam tata kelola pemerintahan, fokus Om Bus dan Syech Fadhil adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan data terpadu untuk setiap warga. “Kami juga berkomitmen untuk memastikan pengelolaan pelayanan yang bebas korupsi, dengan melibatkan pemerintah Aceh, masyarakat sipil, pegiat anti korupsi, dan penegak hukum,” jelasnya.
Moharriadi juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak, dimulai dari perencanaan yang meminimalisir peluang korupsi hingga pelaksanaan dan pengawasan yang ketat. “Kerjasama antara pemerintah dan semua stakeholder akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi,” pungkasnya.
