Oleh: [Mahfuz, Lc.], Analis Kebijakan – Sekretariat Jenderal DPD RI
Dua dekade pasca penandatanganan MoU Helsinki 2005, Aceh telah menikmati ketenangan politik dan penghentian konflik bersenjata. Namun, bonus perdamaian yang diharapkan belum sepenuhnya berbuah pada kesejahteraan. Data kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya daya saing SDM masih menjadi persoalan serius. Pertanyaannya: bagaimana memastikan perdamaian tidak hanya sekadar penghentian konflik, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat?
Salah satu jawaban yang mengemuka adalah gagasan pembentukan Dana Abadi Pendidikan Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Skema ini diharapkan menjadi senjata perubahan dalam membangun generasi masa depan. Dengan adanya program jaminan pendidikan, setiap anak Aceh – dari lulusan SMA hingga sarjana, magister, bahkan doktoral – dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Kebijakan ini bukan hanya persoalan pendidikan, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Jika penerima beasiswa diarahkan untuk kuliah di perguruan tinggi di Aceh, maka dana pendidikan akan berputar di daerah sendiri. Efeknya, sektor usaha kecil seperti rumah makan, kos-kosan, transportasi, hingga percetakan akan ikut berkembang. Pada saat yang sama, kualitas perguruan tinggi Aceh meningkat dengan hadirnya lebih banyak mahasiswa dan dosen bergelar doktor. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat daya saing universitas di Aceh dan menjadikannya pusat unggulan yang diminati, bukan hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga mahasiswa dari luar daerah.
Secara hukum, gagasan Dana Abadi Pendidikan memiliki dasar yang kuat. UUD 1945 Pasal 31 menegaskan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal 34 ayat (3) mengatur tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik yang layak, termasuk pendidikan. Di sisi lain, UUPA Pasal 179 menekankan bahwa Dana Otsus wajib diprioritaskan untuk pelayanan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, MoU Helsinki juga memuat komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi Aceh melalui sumber daya khusus, termasuk Dana Otsus.
Dengan dasar tersebut, pembentukan Dana Abadi Pendidikan bukanlah ide utopis, melainkan amanat konstitusi sekaligus wujud implementasi kesepakatan damai Helsinki. Lebih dari itu, pendidikan adalah jalan tercepat keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak-anak Aceh yang berpendidikan tinggi tidak hanya mampu memperbaiki nasib keluarganya, tetapi juga berkontribusi membangun daerah dengan membuka lapangan kerja dan menciptakan inovasi.
Jika dikelola dengan benar, dalam 20 tahun ke depan Aceh bisa mencetak ratusan guru besar dan ribuan doktor lulusan universitas di daerahnya sendiri. Perguruan tinggi Aceh akan berkembang sejajar dengan kampus-kampus unggul nasional, bahkan berpotensi menjadi tujuan pendidikan dari luar daerah. Inilah visi jangka panjang yang bisa mengubah wajah Aceh: dari daerah yang pernah dilanda konflik, menjadi daerah yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan unggul.
Aceh telah kehilangan banyak waktu akibat konflik bersenjata dan bencana alam. Karena itu, percepatan pembangunan SDM adalah jalan terbaik untuk menebus ketertinggalan. Dengan SDM unggul, Aceh tidak hanya akan mampu mengelola sumber daya alamnya secara mandiri, tetapi juga membangun industri berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Dana Abadi Pendidikan adalah instrumen strategis yang akan mengubah bonus perdamaian menjadi bonus pendidikan, demi masa depan Aceh yang lebih bermartabat, adil, dan berdaya saing global.
