RUANGWARTA | BANDA ACEH – Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, mengaku sangat prihatin atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, dalam 20 tahun terakhir tercatat 1.735 kasus HIV. Pada tahun 2025, ditemukan peningkatan signifikan hingga 20–30 kasus baru per bulan.
“Mirisnya, lebih dari separuh kasus tersebut disebabkan oleh hubungan sesama jenis, terutama lelaki seks dengan lelaki (LSL),” ungkap Darwati, Minggu (20/4/2025).
Darwati menilai kondisi ini bukan sekadar angka statistik, tetapi alarm kemanusiaan dan sosial yang harus ditangani secara menyeluruh melalui kebijakan publik, pendidikan, dan pendekatan nilai-nilai agama yang menjadi fondasi masyarakat Aceh.
Pernyataannya merespons berita Serambinews.com berjudul “Pasangan Gay Meningkat, Lesbi pun Ada, Aceh Terancam Dilanda Tsunami AIDS”. Menurutnya, persoalan ini bukan masalah individu, melainkan isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas.
“Memang ada kemajuan dalam deteksi kasus, tetapi kita juga menghadapi tantangan serius, seperti hilangnya 135 penderita HIV dari pemantauan (lost to follow-up) menurut Dinkes Banda Aceh,” ujarnya.
Hal itu menjadi indikator lemahnya sistem layanan dan pendampingan. Darwati menilai perlu penguatan layanan kesehatan, pendampingan, dan jejaring pemulihan agar penderita bisa tertangani optimal, serta masyarakat tidak resah karena melihat adanya upaya pemerintah.
Ia mendorong evaluasi ulang kebijakan publik terkait HIV/AIDS di Aceh. Meski pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan layanan pengobatan, Darwati menyebut upaya tersebut masih terfragmentasi dan belum menjangkau akar masalah.
“Kita butuh sistem integratif. Dinas Kesehatan, Dinas Syariat Islam, lembaga pendidikan, tokoh adat, dan komunitas harus duduk bersama menyusun strategi yang menyatukan pendekatan medis, edukatif, dan nilai moral masyarakat Aceh,” sarannya.
Darwati juga menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan seksual sejak dini. Ia menyebut kelompok usia 17–30 tahun sebagai yang paling terdampak, menandakan adanya kekosongan edukasi kesehatan yang bertanggung jawab.
Menurutnya, kurikulum pendidikan harus menyentuh isu krusial ini dengan pendekatan yang sensitif terhadap agama dan budaya. Edukasi tidak hanya memberi informasi teknis tentang penyakit, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.
Ia juga menekankan perlunya pelatihan bagi tenaga pengajar dan kesehatan agar mampu menyampaikan materi secara edukatif dan komunikatif, guna membentuk generasi muda Aceh yang sadar risiko, punya kontrol diri, dan berani menolak pengaruh buruk.
“Dari sudut pandang syariat Islam, perilaku seksual menyimpang, termasuk hubungan sesama jenis, jelas dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam,” tambah perempuan asal Bireuen ini.
Darwati mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS. Ia mengingatkan bahwa peran tokoh agama dan adat sangat penting dalam menyampaikan pesan kesehatan yang lebih mudah diterima masyarakat.
Sebagai perwakilan Aceh di DPD RI, ia berkomitmen memperjuangkan lahirnya kebijakan berbasis data, menyentuh akar persoalan, dan berpijak pada nilai-nilai Islam serta budaya Aceh.
“Kita tidak bisa lagi menunggu sampai masalah ini menjadi lebih besar. Kita harus bertindak sekarang, dengan pendekatan yang holistik, humanis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
